.:: dToba ::.

NEWS UPDATE

JOKOWI Perintahkan Pembangunan Infrastruktur ke Destinasi Wisata Danau Toba Agar Selesai 2020

JOKOWI Perintahkan Pembangunan Infrastruktur ke Destinasi Wisata Danau Toba Agar Selesai 2020

Presiden meminta menteri pariwisata dan para kepala daerah untuk membenahi infrastruktur untuk destinasi super prioritas.

Menteri pariwisata dan para kepala daerah berjanji akan membenahi infrastruktur dan akan selesai tahun 2020.

5 destinasi wisata super prioritas yaitu, Danau Toba, Mandalika, Manado, Labuan Bajo, dan Borobudur.

Dengan hal itu Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menambah anggaran untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam 5 destinasi super prioritas tetsebut.

Ia mengatakan, hal ini dilakukan karena Jokowi menargetkan masalah-masalah seputar infrastruktur dan utilitas 'Bali baru' selesai pada 2020.

"Terutama di 4 yang super prioritas ini beliau enggak mau ada masalah. Maka uangnya dikasih saya juga, Rp 6,4 triliun tambahan untuk menyelesaikan sampai 2020."

"Jadi anggaran yang dikasih adalah anggaran 2020 tambahan Rp 6,4 triliun," ujar Menpar kepada Kompas.com di Gedung Kementerian Pariwisata, Selasa (16/7/2019).

Ia mengatakan, nanti dana itu akan dikelola di pusat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masing-masing daerah.

"Anggarannya belum tentu kami kasih daerah. Tidak harus daerah yang melakukan. Karena contoh pembangunan infrastruktur yang lebih banyak PUPR yang garap," lanjutnya.

Masalah ini ia temukan seusai berkunjung ke 4 destinasi wisata yang masuk dalam daftar 5 destinasi prioritas 'Bali baru'.

Adapun lima lokasi yang jadi prioritas ialah Mandalika, Danau Toba, Manado, Labuan Bajo, dan Borobudur.

Jokowi berkunjung ke empat daerah tersebut kecuali Borobudur

Berbagai masalah ini pun dibawa Jokowi ke rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (15/7/2019), yaitu mengenai pengendalian tata ruang, akses, fasilitas wisatawan, kualitas SDM pariwisata, atraksi wisata, dan promosi.

Menpar menilai saat ini masalah pengendalian tata ruang tengah menjadi fokusnya.

Ia menyebut, masalah penyediaan lahan untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di destinasi wisata masih menjadi kendala.

"Bisa jadi sampai ke situ (penggunaan dana tambahan untuk penyediaan lahan) karena ada yang tidak perlu ganti rugi lahan, ada ganti rugi tanaman begitu," kata Menpar.

Pembangunan Jalan Tol Menuju Danau Toba

Pembangunan jalan tol Tebingtinggi-Pematangsiantar menuju Danau Toba sejauh 42 kilometer sudah siap untuk dibangun.

Sehingga dalam waktu dekat ini peletakan batu pertama akan dilaksanakan.

“Alhamdulillah, proses pembebasan jalan tol untuk proyek Strategis Nasional (PSN) itu dapat berjalan sangat baik."

"Kalau proyek pembangunan tol Tebing-Siantar rampung, maka jarak tempuh Medan-Danau Toba hanya sekitar 1,5 jam," kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Bambang Priono, Senin (24/6/2019) lalu.

Dijelaskan Bambang, beberapa kemajuan penting dalam proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol tersebut.

Misalnya, trase luas jalan untuk tol Tebing-Siantar di Serdangbedagai dengan mindroad 31,34 kilometer, Tebingtinggi 834 meter, Simalungun 19,73 kilometer dan Pematangsiantar 7,97 kilometer.

“Dari jumlah seluruhnya yang telah terealisasi mencapai 83 persen,” ungkap Bambang saat itu.

Dia meyakini, berkat dukungan dari pemerintah daerah bersama masyarakat, perusahaan perkebunan dan swasta akan sangat mendukung berhasilnya proyek pengadaan tanah untuk PSN itu.

Disampaikan Bambang, jika pembangunan jalan tol Tebing-Pematangsiantar selesai dikerjakan, maka yang merasakan manfaatnya bukan hanya masyarakat di sekitar lokasi pembangunan, tapi juga dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

Dia juga berharap pengalaman proses pembebasan tanah untuk tol di Tanjungmulia Hilir yang harus memakan waktu dua tahun, tidak terjadi lagi di daerah lain.

Dalam penjelasannya Bambang Priono mengungkapkan, tol Tebintunggi-Pematangsiantar dalam pengadaan tanah terdiri dari, tanah PTPN III seluas 282, 92 hektare, PTPN IV 50 hektare, PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate 176 hektare, Pemko Pematangsiantar 1,91 hektare dan masyarakat 124 hektare.

Dia juga menyampaikan rasa syukurnya karena proses pengadaan tanah berjalan lancar dan bisa dibilang pengadaan tanahnya tercepat di seluruh Indonesia.

"Sebagiannya sudah ada yang dibayarkan, sebagiannya lagi harus melalui musyawarah dan sebagian lainnya masih dalam proses di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)," ujarnya.

Dalam keterangannya, Bambang juga mengingatkan kepada warga ataupun beberapa pihak yang tanahnya kena proyek strategis itu untuk lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dari pada diri sendiri.

" Harus diingat bahwa proyek yang dilaksanakan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini.

Karena itu, pemerintah pasti akan memberikan ganti yang sangat layak kepada warga,” jelasnya.

sumber: tribun-medan.com Editor: Abdi Tumanggor
0 Komentar

Tulis Komentar






Komentar Via facebook